14 Juni 2015

Akui Saja: Kita Menjajah

Via: indoprogress.com
JOE NATUMAN, Perdana Menteri Vanuatu, dijatuhkan lewat mosi tidak percaya. Dia digantikan Sato Kilman, yang baru saja disingkirkan dari kursi menteri luar negeri. Mosi tidak percaya itu digulirkan dengan beberapa alasan, salah satunya penanganan pemerintahan Natuman yang buruk atas bencana Badai Pam pada Maret lalu.

Pemerintahan datang silih berganti; ini peristiwa rutin dalam politik. Dan mosi tidak percaya adalah satu mekanisme yang umum dalam pergantian kekuasaan di Vanuatu.

Yang kelihatan tidak wajar adalah siapa yang digulingkan dan siapa yang menggulingkan. Natuman dikenal sebagai politisi yang mendukung kemerdekaan Papua. Sebaliknya, Kilman punya reputasi dekat dengan Indonesia. Penggulingan Natuman berdekatan dengan pertemuan tinggi pemimpin negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) di Solomon, yang akan digelar 18 Juni besok dan salah satunya akan membicarakan rencana memasukkan Papua ke dalam MSG sebagai observer—status yang juga disandang Indonesia sejak 2011 silam.

***

Vanuatu adalah salah satu negara pendiri MSG yang selama ini paling konsisten memperjuangkan hak penentuan nasib Papua. Bagaimana posisi—mungkin juga peran—Indonesia dalam pergantian kekuasaan di sana masih akan bisa diperdebatkan untuk hari-hari ke depan, seiring informasi dan perkembangan baru terus bergulir. Bahkan kabarnya, mosi tidak percaya berbalik menghajar Kilman hanya dalam kurun waktu 24 jam setelah dilantik.

Namun, jika benar besar peran Indonesia di Vanuatu kamis lalu, maka itu adalah satu pertanda yang tidak sepele. Sederhana saja, jangan-jangan kita sedang bersusah-payah belajar menjadi intervensionis, kendati levelnya baru jago regional, jago ‘kecamatan.’

***

Mudah-mudahan prasangka saya salah. Saya berharap saya kita tidak sedang memperlakukan satu negara kecil di Pasifik sebagai sansak geopolitik.

Tapi andaikata benar, mungkin sudah semestinya kita malah bangga karena Indonesia, yang masyarakatnya merasa paling menderita diinjak-injak Barat, kini bisa berdiri sama rendah dan duduk sama tinggi dengan imperialis londo. Sejajar dengan Paman Sam yang menyokong kudeta Pinochet di Chile 1973, mengintervensi Venezuela sejak Chavez jadi presiden, hingga mendesak Indonesia mencaplok Timor Leste pada tahun 1975. Jika Anda keberatan dibilang menyontek Barat, anggap saja kita sudah seperti Jepang yang baru dianggap sejajar dengan bangsa kulit Putih ketika menang perang melawan Rusia di tahun 1905—meski ini perbandingan yang keliru. Atau setidaknya, kalau Anda tidak suka dituduh mirip Jepang yang pernah menjajah 3,5 tahun itu, anggap saja kita sudah sedikit di bawah Tiongkok yang ikut mengacak-acak Kongo sampai jadi negara gagal.

Semoga lagi-lagi, ya Allah, saya keliru.

***

Lebih dari itu, di luar gonjang-ganjing Vanuatu, bukan suatu hal yang baru apabila sebuah bangsa yang pernah dijajah meniru perilaku bekas penjajahnya. Terlebih lagi apabila aparatus birokrasinya bekas cabutan bangsawan rendahan yang sudah lama jadi ambtenaar Belanda, apabila tentaranya warisan KNIL dan fasis PETA. Tentara Rakyat? Bung dan Nona, di tangan TNI yang menyingkirkan laskar-laskar rakyat, ‘tentara rakyat’ itu sekadar mitos!

Sudah tentu bangku ‘sekolah kolonialis’ terbaik sekaligus terpahit yang pernah dienyam Indonesia adalah pendudukan di Timor Leste selama 24 tahun. Selang 4 tahun setelah Jajak Pendapat, belum lagi nama baik Indonesia pulih gara-gara perkara Timor, Megawati menetapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003, mengulangi kebijakan Perang Atjeh selama pemerintahan Gubernur Hindia-Belanda Van Heutz.

Tak usah gusar dengan status penjajah. Toh, kita terbiasa menyebut Timor Leste ‘lepas’ alih-alih ‘merdeka’; kita lebih suka kata integrasi’ ketimbang ‘invasi’ atau ‘pendudukan.’

Bangsa bekas terjajah yang setengah mati mengutuk imperialisme di belahan dunia lain bukanlah sesuatu yang istimewa. Yang istimewa adalah mati-matian membela Palestina tapi diam soal Papua. Yang istimewa adalah mengecam imperialisme bangsa lain, tapi memuja-muja imperialisme bangsa sendiri. Tentu selain Amerika dan Israel, negara yang paling sering disemprot orang Indonesia adalah Australia. Timor Timur merdeka? Itu gara-gara John Howard kebelet menguasai minyak di Celah Timor. Aktivis protes hukuman mati? Mereka pasti antek Aussie. Jenderal asal Indonesia dituduh melanggar HAM oleh koran di Sydney? Orang Aussie itu mestinya ngaca, lihat cara mereka sendiri memperlakukan Aborigin.

***

Masalahnya, dalam perkara Aborigin, Jakarta adalah murid terbaik Canberra.

Sepanjang era pendudukan Indonesia, tak sedikit anak Timor Timur dipisahkan dari orangtua mereka, disekolahkan di Jawa, diadopsi paksa, singkatnya ‘diindonesiakan.’ Tindakan yang awalnya dilakukan sejumlah tentara yang sembarang memungut anak ini menjadi setengah-resmi setelah Yayasan Dharmais milik keluarga Cendana turut campur. Nah, jika saja pada 2008 lalu PM Kevin Rudd tidak meminta maaf kepada Aborigin, mungkin kita tidak tahu bahwa Indonesia belajar dari Australia yang di awal abad lalu memisahkan anak-anak Aborigin dari orangtuanya, guna ‘memberadabkan’ mereka di lingkungan orang kulit putih.

Lagi-lagi ‘sekolah Australia’ kita tidak hanya berhenti sampai di situ.

Tahun-tahun belakangan ini, kita menyaksikan pengiriman anak-anak Papua di bawah umur ke Jawa. Harian Sydney Morning Herald mengungkap kasus sejumlah anak Papua dikirim ke pesantren di Jawa. Anak-anak ini dipaksa ganti nama dan masuk Islam—agama mayoritas pendatang di Papua. Banyak pihak terlibat, mulai dari menteri, militer, Departemen Agama di bawah Suryadharma Ali, hingga partai politik. Konon, memboyong anak Papua ke Jawa, selain bagian dari amal ibadah penjamin kapling di surga, juga bisa meningkatkan karir dan gengsi di kalangan plutokrat Jakarta.

Konversi paksa, terlebih untuk anak-anak, memang bukan sesuatu yang patut dan jelas akan bermasalah secara hukum. Jangan kira ini pernyataan Islamofobik, karena pangkal masalahnya bukan teologi, bukan akidah. Konversi dan pemindahan paksa adalah sarana kontrol demografis, selaras dengan semakin agresifnya pemerintah memperbanyak jumlah pendatang dari luar Papua, untuk bersaing dengan jumlah penduduk asli Papua, beserta segala budaya dan kepercayaannya, yang hari ini semakin tersingkir. Semakin banyak pendatang, orang Papua semakin ‘diaboriginkan’ dan tuntutan menentukan nasib sendiri pun terkikis.

Yang membedakan Indonesia dengan Australia cuma waktu saja: Australia mempapuakan orang Aborigin di abad lalu, Indonesia mengaboriginkan orang Papua di abad ini. Makanya, kalau mau jujur, ketimbang bermusuhan, para pejabat Indonesia sebetulnya lebih banyak klopnya dengan pejabat Australia.

***

Benar kata orang-orang tua, Indonesia adalah negeri yang luar biasa makmur. Maksudnya makmur kontradiksi: negara kapitalis pinggiran yang tak bosan-bosannya dihisap kapitalis besar; pernah mempelopori konferensi anti-penjajahan tapi malah mencaplok tanah orang berpuluh tahun kemudian; korban superpower Perang Dingin yang diam-diam ingin jadi superpower kelas kecamatan.

Mungkin memang begitu mentalnya: merintih ketika dihimpit, tapi menindas ketika sudah sedikit berkuasa.

Jika konstitusi akan diamandemen lagi, bolehlah diusulkan agar preambulnya direvisi, bahwa ‘Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa—kecuali bangsa Papua.’

Dengan begitu kita, sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, Kaum Terpilih yang sudah bisa dipastikan diangkat ke langit oleh Juru Selamat di hari akhir, punya alasan untuk ‘memperadabkan orang Papua,’ seraya mengatakan bahwa ‘orang-orang berkulit gelap itu belum pantas merdeka karena masih barbar, primitif, masih banyak kanibalnya, suka mabuk-mabukan, pemalas, angka butahuruf masih tinggi, jumlah penderita AIDS membludak dan ekonominya masih bergantung pada pendatang.’

Dengan demikian pula kita layak bersulang dengan Van Mook dan banyak pejabat Belanda lainnya yang di tahun 1940-an mengatakan: ‘Indonesia, bangsa kulit gelap itu belum pantas merdeka karena masih barbar, primitif, masih banyak kanibalnya, suka mabuk-mabukan, pemalas, angka butahuruf tinggi, jumlah penderita TBC membludak, dan ekonominya masih bergantung pada perkebunan milik Belanda.’

Pada tahun 1913, di harian De Express, Ki Hadjar Dewantara memprotes pesta perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Als ik een Nederlander was, ‘Seandainya Saya Seorang Belanda’, berbunyi:

‘Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya.’
Jangan heran seandainya tanggal 17 Agustus besok, 70 tahun proklamasi kemerdekaan, seorang Papua akan menulis Als ik een IndonesiĆ«r was dan mengganti kata ‘Belanda’ dengan ‘Indonesia.’***

Sumber : indoprogress.com/oase

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close



Misteri3d

"Dongpusuka, Dongpumau, Dongpuselerah". Yang dong inginkan, dong harus dapat, apapun yang dong mau, iya suka-suka dorang, zapa mau larang zapa, selagi dong-dong itu berkuasa di Papua selerah dong punya ya, lesat rasanya, lama-lama habis sudah to manusia Papua secara perlahan satu demi satu, ya namanya juga dong pu 3d."




Comments

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *